“Raperda tentang Pengelolaan Jaminan Produk Halal sebagai respon konkret terhadap kegelisahan keraguan yang muncul di tengah masyarakat mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi sehari-hari,” ungkapnya.Sedangkan paripurna hari ketiga, Kamis (12/6/2025), DPRD menerima jawaban Pemko dengan catatan sebagai berikut.
- Surplus APBD dipengaruhi keterlambatan DBH dari provinsi tahun sebelumnya yang baru diterima Oktober 2024.- Rendahnya realisasi PAD dijelaskan karena perda baru tentang pajak dan retribusi baru diundangkan pada September 2024.
- Soal retribusi parkir, kekurangan SDM disebut menjadi kendala yang akan segera diatasi.- Pemko menyepakati perlunya memperkuat pengawasan dan internalisasi dalam pelaksanaan APBD.
- Untuk meningkatkan serapan dan efisiensi 2025, Pemko akan mengintensifkan rapat realisasi dan evaluasi mingguan, sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta SE Mendagri No. 900/833/SJ.Ketua DPRD Bukittinggi menegaskan bahwa rangkaian paripurna ini merupakan bagian dari pembahasan tingkat I sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 dan perubahan Permendagri No. 120 Tahun 2018.“Harapannya, pembahasan ketiga ranperda ini dapat berjalan lancar, substansial, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Kota Bukittinggi,” tutup Syaiful Efendi. (dyt)
Editor : Mangindo Kayo
